full screen background image

Diduga Korupsi, LSM Kampak Minta Kapolres Periksa Kadis Pendidikan Timika

SORONG, penapapuanews.com – Johan Rumkorem Sekertaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua mempertanyakan keseriusan aparat penyidik Polres Mimika dalam mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi di lingkungan Danas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika yang dilaporkan oleh pihak Kampak kepada Polres Mimika dan Ditreskrimsus Polda Papua tentang dana Otsus dengan Tunjangan Tambahahan Penghasilan (TTP) pada tanggal 27 Juli 2017 lalu.

“Saat ini kami dari Kampak Papua masih pertanyakan kinerja Polres Mimika yang belum maksimal dalam menangani sejumlah laporan terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran di Disdik,” kata Johan Rumkorem kepada Timika eXpress di Jalan Budi Utomo, Minggu, (27/1).

Menurutnya laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pada Disdik untuk diselidiki disertai bukti-bukti penggunaan dana Otsus pada pendidikan yang tidak sesuai peruntukannya dan TTP bagi guru honorer, namun hingga dua tahun berlalu tidak kunjung ada pengungkapannya.

“Sejak tanggal 27 Juli 2017 itu Kampak Papua, PKN, GNPK RI, bersama solidaritas guru Kabupaten Mimika melakulan aksi dan kami sudah sertakan laporan-laporan awal. Begitu juga laporan ke Polda Papua terkait penyalahgunaan dana Otsus, TTP dan dana Kesra yang sampai saat ini belum ada titik terang,” terangnya.

Ia mengakui laporan yang sama juga telah disampaikan kepada BPK untuk diperiksa bersama dengan pihak Inspektorat, namun hingga saat ini belum juga ada hasil apabila telah dilakukan audit.

“Berdasarkan pernyataan Kapolres, dokumen-dokumen itu telah diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan bersama APIP (Inspektorat), namun hingga saat ini honor guru di Mimika masih pertanyakan itu terkait sejauh mana penanganan kasus korupsi itu,” jelasnya.

Berdasarkan PP Nomor 71 yang telah dirubah menjadi PP nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka semua pihak boleh mengawal dugaan kasus tersebut sampai ada hasilnya.

Sebab, selama ini dirinya menilai penanganan kasus korupsib di Papua terkesan lambat.

“Jadi saya pikir jangan sampai penanganan korupsi di Papua ini terkesan lambat. Jadi kami minta kepada penegak hukum yang ada di Papua supaya benar-benar menghormati UU yang berlaku,” ungkapnya.

Kendati lambat dirinya tetap mendukung upaya yang pihak Kepolisian dan Pemkab Mimika dalam mengaudit terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

“Kami tetap mendukung penuh upaya Polres Mimika untuk melakukan pemeriksaan terkait penyalahgunaan keuangan negara,” ungkapnya. (Jason/**)

Bagikan :



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *