TIMIKA,penapapua.com

Vebian Magal, Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Amungme-Kamoro (YPMAK) menegaskan oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua besar dan lima suku kerabat.

Ia menyebut kelompok tersebut bukanlah bagian dari 7 suku tetapi hanya kelompok berkepentingan tertentu yang mengklaim mewakili dan mengatasnamakan masyarakat.

Baca Lainnya :

• 172 Guru di Mimika Ikuti Pelatihan Matematika Gasing0
• Gereja Yerussalem Banti 2 Dapat Bantuan 500 Kursi Lipat dari PTFI0
• PTFI Bangun Jembatan Penghubung di Kampung Banti0
• Personel PAM Bandara Lanud Yohanis Kapiyau Timika Dukung Posko Terpadu Bandara Mozes Kilangin0
• Satgas Damai Cartenz Lumpuhkan 2 Anggota TPNPB-OPM Kelompok Yotam Bugiangge di Yahukimo0

"Jadi saya berfikir semua orang harus dewasa dalam meyikapi hal ini, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap berjalan dan tidak terganggu," kata Vebian Magal dalam konferensi pers yang digelar di Kantor YPMAK, Senin (15/4/2024) didampingi perwakilan dari 5 suku kerabat.

Ia menegaskan, adanya isu miring tentang YPMAK yang disampaikan kelompok tertentu mengatasnamakan 7 suku pun dibantahnya. Menurutnya, oknum yang membuat kelompok tersebut tidak pantas berbicara, sebab mereka adalah orang tua dan sudah memiliki banyak pengalaman juga terbiasa selama 10 sampai 20 tahun mengelola dana 1 persen.

"Mereka (oknum yang membentuk kelompok tertentu) merasakan (dana 1 persen dan mengelolanya) apakah mereka ini sudah dewasa lalu minta pemerataan ataukah mereka hanya karena kepentingan tertentu," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, peralihan bentuk Lembaga ke Yayasan yang terjadi di YPMAK merupakan langkah penyelamatan sebab dahulu banyak aset yang atas nama pribadi bukan institusi, selain itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran pun tidak dilakukan dengan baik.

"Hanya saja Freeport tidak jujur soal itu (alasan peralihan bentuk lembaga ke yayasan) kenapa perubahan terjadi," terangnya.

Ia mengungkapkan jika kelompok tersebut ingin adanya evaluasi, hal itu bisa dilakukan dengan catatan dirinya sebagai direktur ingin kembali melanjutkan masa kepemimpinannya.

"Masyarakat bisa menuntut evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja, bisa, tapi untuk saat ini (saya) belum menyatakan apa-apa, maka dari itu semua orang mendukung proses seleksi yang dilakukan tim seleksi dan saat ini sedang berjalan, sehingga tidak menganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Kalau demo itu menuntut evaluasi atau pertanggungjawaban itu evaluasi apa? Masalahnya dimana?," imbuhnya.

Ia juga menegaskan apabila demo tetap dilaksanakan maka ia dengan tegas meminta kepolisian untuk menangkap para demonstran.

"Saya minta polisi bawa ke Polres (Mimika) jangan bicara disini (Kantor YPMAK), karena menganggu pekerjaan disini," ungkapnya.

Selanjutnya, Kepala Suku Nduga Elipanus Susareat mengimbau kepada masyarakat tujuh suku khususnya lima suku kerabat terlebih suku Nduga agar tidak mengikuti aksi, karena saat ini, menurutnya, semua program YPMAK sudah berjalan dengan baik.

"Kalaupun ada yang mau demo dan mengatasnamakan saya berharap mereka koordinasi sesuai jalur, tidak ada demo-demo, demo itu untuk anak-anak yang baru selesai pendidikan, dengan pemahaman yang baik, kalau orang-orang tua, sudah tahu jalurnya," tegasnya.

Senada, Wakil Kepala Suku Mee Deki Tenouye menyebut demo tidak perlu dilakukan sebab YPMAK telah mengelola dana 1 persen atau kemitraan dengan baik.

"Orang-orang yang ingin melakukan demo itu mungkin karena muncul kecemburuan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat harus evaluasi, tidak boleh ajak dua sampai tiga orang untuk adakan demo-demo," tegasnya.

Tokoh masyarakat suku Damal, Yohanis Magai mengatakan Mimika adalah rumah bersama sehingga dua suku dan lima suku harus jadi satu dan solid.

"Timika adalah Honai kita, Tidak ada yang boleh memunculkan pikiran-pikiran menjatuhkan satu dengan yang lain (dengan demo)," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan suku Dani Yakobus Kogoya juga setuju agar tidak ada demo yang dilakukan. Begitu juga, Sekretaris Suku Moni, Beatrix Songgonau. (Redaksi)